Himbauan Bupati Banyuwangi Terkait Pengurusan Surat Keterangan Di Desa Masing-masing

  • Whatsapp

Ketapang, Banyuwangi – Pemerintah Desa sebagai wadah yang memiliki kewajiban dan kewenangan dalam mengatur segala proses dan keperluan administrasi publik dari para warganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara ataupun peraturan daerah (Perda) yang berlaku di wilayahnya tersebut.

Untuk itu Pemerintah Desa Ketapang yang berlokasi di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 01 April 2024 telah kembali menghimbau para warganya untuk melaksanakan keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/86/KEP/429.011/2023 tentang penunjukan dan pengangkatan petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2023.

Adapun isi yang dimaksud dalam keputusan Bupati Banyuwangi tersebut yaitu meminta seluruh warga Kabupaten Banyuwangi termasuk para warga Desa Ketapang dan sekitarnya agar saat mengurus surat keterangan apapun di kantor desa-nya masing-masing, diwajibkan untuk membawa surat keterangan dari RT dan RW serta diharuskan terlebih dahulu melunasi tagihan PBB (pajak bumi dan bangunan) minimal dalam kurun waktu 1 tahun berjalan.

Disamping itu, Peraturan dalam keputusan Bupati Banyuwangi itu dapat dikecualikan bagi mereka yang hanya ingin mengurus surat keterangan tidak mampu dan surat kehilangan.

Selain itu, Kades Ketapang yaitu Slamet Utomo, S.H. menjelaskan bahwa dengan membayar pajak, maka warga bisa membuktikan cintanya pada negara karena pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak.

“Karena sumber dari pendapat negara salah satunya adalah pajak. Maka dengan masyarkat membayar pajak, itu bisa dikatakan sebagai bukti bahwa seseorang telah menjadi warga negara yang baik dan cinta kepada negara.” Ucap Kades Ketapang Slamet Utomo, S.H.

Tidak lupa, Yayan Hasianto, S.I.P selaku Ketua BPD Ketapang juga menambahkan bahwa nantinya pembangunan akan semakin banyak dan merata apabila pendapatan negara meningkat, dan salah satu sumbernya adalah melalui pajak.

“Pembangunan akan semakin banyak dan merata apabila pendapatan negara meningkat serta manfaat pembangunan itu sendiri akan kembali kepada masyarakat, semoga kesadaran membayar pajak akan semakin besar.” Ucap Ketua BPD Ketapang Yayan Hasianto, S.I.P.

Diharapkan dengan adanya berita himbauan ini, isi dari keputusan Bupati Banyuwangi tersebut dapat dipahami dan dijalankan dengan baik, khususnya oleh seluruh warga Desa Ketapang dan sekitarnya.

Serta semoga kedepannya, tidak akan ada lagi alasan untuk tidak meminta surat keterangan dari RT dan RW ataupun menunda pelunasan tagihan PBB oleh warga demi kelancaran dalam pengurusan administrasi publik masing-masing. ( Khaisar / Lauryan / JMDN )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *